Buah Cinta dari Arena Keadilan dalam Konsep Ukhuwah NU

Buah Cinta dari Arena Keadilan dalam Konsep Ukhuwah NU

oleh:

Rekan Adib Hasani 

(Ketua PAC IPNU Kecamantan Kalidawir Kab. Tulungagung)

Ukhuwah dalam Bernegara

Masih saja terngiang di telinga alunan lagu religi dari grup legendaris Nasidaria yang "diputer" nyaring di acara halal bi halal Keluarga Besar MWC NU Kalidawir kemarin. Nadanya hafal, cuman lirik yang tepat bagaimana lupa. Pada intinya, lagu itu bercerita tentang seorang anak yang melanggar aturan, kemudian oleh ayahnya tetap diberi hukuman meskipun sang ibu terus saja membela.

Lagu yang kedengaran sederhana. Namun justru dari kesederhanaan itu terdapat hal luarbiasa. Nadanya khas dan tepat. Liriknya padat dan syarat akan makna.

Keadilan memang terkadang memaksa. Tentu bukan perkara mudah bagi seorang ayah menghukum anak sendiri setelah tahu anak itu bersalah. Setidaknya mesti terjadi dilema dalam batin antara rasa kasih sayang dengan tuntutan seorang pendidik yang harus mengajarkan dan menegakkan keadilan. Terlebih --bagi seorang Muslim-- dikuatkan oleh salah satu riwayat hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. pernah menegaskan bahwa:

"jika pun yang melanggar aturan adalah Siti Fatimah, anak tersayang, saya tetap akan menjatuhkan hukuman yang semestinya".

Berpijak pda cerita dan hadis di atas mari dibawa untuk meneropong perkara yang lebih besar. Misalkan terjadi perseteruan antar kelompok tertentu. Taruhlah, kelompok tersebut antara Muslim dan non-Muslim. Apabila terjadi kasus seperti ini, kecenderungan hati yang sekelompok (seagama) Islam pasti akan membela Muslim, meskipun belum tahu para Muslimin berada di kubu yang salah atau yang benar. Padahal bisa jadi yang menyalahi terlebih dahulu justru adalah kelompok Muslim. Namun, karena dalam mind set orang Islam sudah tertanam bahwa Islam agama yang paling benar dan antara muslim satu dengan yang lain bersaudara menjadikannya "baper" dan "kesusu" membela kelompok Muslim. Padahal jelas beda antara Islam dengan sekelompok orang beragama Islam (muslim). Islam memang tidak mengajarkan kejahatan, kesalahan, ataupun kesesatan. Akan tetapi, sekelompok orang Islam tentu sangat bisa melakukan kesalahan. Dari sinilah perlu kejelian dalam memandang prilaku perseorangan atau kelompok. Jangan sampai hanya karena ikatan batin atau ikatan institusi maupun organisasi menjadikan "baper" dan tidak adil dalam pembelaan.

Berangkat dari kasus semacam itu, penting bagi kita memahami kebijakan ulama NU tentang maksud dari adanya empat ukhuwah: ukhuwah nahdliyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah. Untuk ukhuwah nahdliyah dan islamiyah, sepertinya sudah mafhum. Asal ketika terjadi percekcokan antara umat nahdliyin atau antar Islam sebagai kewajiban adalah mendamaikannya. Atau saat kita berseteru dengan kelompok Islam lain, jangan sampai melupakan bahwa mereka juga saudara kita. Sebagai contoh relevan salahsatunya adalah dawuh dari KH. Maimun Zubair kepada umat Islam khususnya kaum Nahdliyin untuk tidak membenci HTI meski keduanya berideologi berbeda. HTI memang tidak sama dengan NU. Akantetapi, bagaimanapun mereka adalah saudara seiman. Tugas kita untuk menjelaskan kepada mereka utamanya tentang pentingnya ideologi Pancasila dan NKRI demi kemaslahatan daripada ideologi Khilafah.

Kemudian, terkait ukhuwah wathaniyah kurang lebih sama. Siapa saja meski berbeda agama, suku, ras, budaya dan sebagainya asalkan dia adalah orang Indonesia berarti kita bersaudara. Di masa lalu dalam kisah perjuangan merebut kemerdekaan bangsa ini mudah ditemukan bagaimana bentuk ukhuwah wathaniyah. Terkadang sejarah perjuangan kemerdekaan bisa membuat orang terbelalak, karena kelompok yang sekarang sering disesatkan sehingga tersisih, dulu berada dalam satu perjuangan dalam bingkai ukhuwah wathaniyah. Sejarah kecil tentang hubungan akrab antara KH. A. Wahid Hasyim dengan Ahmad Djoyo Soegito dan juga Tan Malaka bisa dijadikan cerminan. Tiga tokoh ini adalah para founding fathers NKRI. Mereka tidak pernah bermusuhan meski berangkat dari latarbelakang ideologi dan keagamaan yang berbeda. KH. A. Wahid Hasyim dari NU, Ahmad Djoyo Soegito dari Ahmadiyah, sedangkan Tan Malaka daru kubu kiri (kominis), sering berdiskusi dalam mendirikan bangsa ini tanpa menuduh sesat atau kafir satu sama lain. Maka dari itu dari sudut pandang ukhuwah wathaniyah, ironis bila kelompok Ahmadiyah secara politis disisihkan eksistensinya dari bangsa ini, dengan label kafir sesat dan sebagainya.

Contoh yang lebih elegan tentang ukhuwah wathaniyah adalah sebagaimana yang telah di praktikkan oleh Gus Dur. Saat beliau menjabat sebagai Presiden, berusaha dilengserkan oleh beberapa pihak. Bahkan termasuk tokoh utamanya adalah orang yang mengusungnya menjadi presiden, yakni Amin Rais. Sebagai ketua MPR, Pak Amin waktu itu menjalin settingan dengan Ibu Megawati selaku Wakil Presiden untuk melengserkan tahta Gus Dur dengan berbagai cara, (Dalam bahasa Rizal Mumaziq ini sama dengan "kudeta halus"). Hingga akhirnya Gus Dur berhasil dilengserkan. Pada waktu itu suhu sosial-politik bangsa ini sempat memanas. Para pendukung Gus Dur, termasuk yang terbesar masyarakat Nahdliyin, sudah bersiap untuk melawan "kudeta halus" tersebut. Namun, apa yang terjadi. Gus Dur dengan santai menerima pemakzulan itu. Beliau keluar dari istana dengan menanggalkan seluruh atribut kepresidenannya, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Begitu tenang Gus Dur menyuruh semua kalangan yang menuntut untuk pulang, dan tidak perlu ada bentrok satu sama lain. Ketika ditanya tentang mengapa Gus Dur melakukan itu semua, Beliau menjawab bahwa beliau tidak mau terjadi pertumpahan darah antar saudara sebangsa. Beliau pun juga menegaskan tentang prinsipnya bahwa, "tidak ada jabatan di dunia ini yang patut untuk dipertahankan".

Itulah Gus Dur. Beliau bukan sosok yang haus kekuasaan. Dapat dibayangkan, apabila Gus Dur tidak mau lengser, pasti kisruh politik dan sosial di negeri ini terjadi. Kemauan Gus Dur untuk lengser tersebut, tentu disebabkan keluasan pemikiran beliau sehingga mewujud juga pada kelapangandadaanya. Beliau tidak hanya memiliki jiwa ukhuwah Nahdliyah atau Islamiyah saja. Andai hanya dua ukhuwah itu yang berada di jiwa Gus Dur, tentu beliau akan mempertahankan kekuasaan, sebab umat nahdliyin sebagai kekuatan "Muslim mayority" baik yang struktural maupun kultural banyak yang setia dan fanatik mendukung. Coba dibayangkan lagi, apabila Gus Dur berideologi kaku, misalnya berideologi khilafah dan meyakini hanya sistem khilafah yang benar selain itu salah, maka tentu Gus Dur pada saat pemakzulan akan teriak "takbir", tidak terima dan menyuruh para pengikutnya melawan dengan dalih kebenaran 'mutlak' politik khilafah. Namun tidak begitu. Bapak bangsa ini tidak mungkin tega membenturkan rakyat satu sama lain. Bapak bangsa ini tidak hanya mengenal persaudaraan sesama NU saja atau sesama Islam saja. Melampaui keduanya, beliau mengajarkan kepada bangsa Indonesia khususnya umat Islam tentang persaudaraan kebangsaan atau ukhuwah wathaniyah. Perdamaian dan kerukunan dibawah naungan bangsa lebih utama daripada sekadar mempertahankan kekuasaan. Inilah termasuk bentuk politik kebangsaan yang juga menjadi watak politik NU semenjak lama.

Satu lagi ukhuwah yang lebih universal adalah ukhuwah basyariyah. Bentuk persaudaraan yang terjalin dari persamaan bahwa antara aku, kamu, dan dia sama-sama manusia. Atau dalam bahasa agama digunakan istilah: sama-sama makhluk Allah. Ukhuwah ini sifatnya "telanjang", dalam arti lepas dari berbagai atribut identitas seperti kelompok, bangsa, agama, usia, profesi, dan sebagainya. Atau dalam bahasa kerennya, Islam yang memiliki kesadadaran ukhuwah basyariyah adalah "Islam Kosmopolitan", yang menyatakan dirinya sebagai warga negara dunia, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan menolak adanya diskriminasi antar manusia. Inilah yang juga menjadi karakter NU.

Ukhuwah yang "telanjang" ini secara sederhana dapat dicontohkan dengan kasus tabrak lari di jalan. Melihat kejadian tabrak lari, bagi orang yang memiliki kesadaran ukhuwah basyariyah, sekonyong-konyong langsung menolong saja tidak perlu menghiraukan identitas apa pun yang dimiliki si korban. Tidak juga repot bertanya tentang agamanya apa, negaranya mana, sekolah di mana, korban musuh atau teman, dan sebagainya. Ia melakukan itu atas dasar kesadaran kemanusiaan, bukan yang lain.

Dengan empat model ukhuwah itulah NU menjadi mampu mengayomi masyarakat. Empat ukhuwah tersebut bukanlah berbentuk tingkatan, misalnya maqam ukhuwah basyariyah lebih tinggi daripada ukhuwah islamiyah. Tidak begitu. Ukhuwah-ukhuwah tersebut memiliki konteks masing-masing. Ukhuwah nahdliyah berlaku dalam.konteks Organisaai NU, Ukhuwah Islamiyah dalam konteks seagama Islam. Ukhuwah wathaniyah konteksnya adalah pada saat bernegara, sedangkan ukhuwah basyariyah konteksnya adalah berkaitan dengan kemanusiaan.

Dari adanya warna warni model ukhuwah ini, NU memiliki arena yang luas dalam jaminan untuk menegakkan keadilan. Jika benar-benar berpegang teguh pada empat ukhuwah ini, niscaya NU tidak akan terjebak dengan fanatisme buta. Setidaknya ini sudah terbukti dari berbagai contoh di atas.

Apabila dikaitkan dengan kasus besar antara kelompok muslim dan non-muslim seperti dikatakan di awal, maka kacamata yang lebih tepat digunakan adalah ukhuwah basyariyah. Akan tidak adil jika menggunakan ukhuwah Islamiyah, karena otomatis dengan ukhuwah ini jatuhnya fanatisme buta terhadap kelompok Islam dan selalu menyalahkan non-Islam.Bagaimanapun pembelaan harus kepada yang tidak bersalah, untuk itu sudut pandang basyariyah lah yang tepat bukan Islamiyah. Jika memang kelompok Islam salah harus diputus salah jika benar harus dibela. Jika pun kelompok Islam yang salah, tidak bisa begitu saja mengolok-olok dan membenci, dalam hal ini tetap berlaku ukhuwah Islamiyah. Pun ketika non-Islam yang bersalah, tidak bisa smena-mena memusuhinya, tetap saja mereka tersambung dengan ukhuwah basyariyah.

Pada intinya, prioritas dari berbagai bentuk ukhuwah ini tidak lain adalah perdamaian, disamping juga sebagai pembuka cakrawala keadilan yang lebih luas. Adapun yang menjadi dasar spirit adalah ketulusan cinta kepada sesama. Dari sini tiba-tiba muncul keyakinan dari penulis bahwa konsep-konsep ukhuwah itu tidak mungkin muncul kecuali dari sifat rahmat di benak orang yang menapaki realitas "nafsul muthmainnah". Mustahil kiranya jika konsep itu buah dari "nafsul amarah", yakni misalnya muncul dari pikiran orang-orang fanatik buta yang "gampang" marah dan menyalahkan pihak-pihak yang menurut pikiran sempitnya salah.

Sebagai pelajar NU sangat baik belajar prinsip ini. Setidaknya supaya tidak "kaget" ketika melihat Banser turut menjadi petugas keamanan Gereja. Biar tidak "nggumun" ketika ada Kiyai ceramah di tempat ibadah non muslim. Biar tidak protes ketika ada Kiyai, Ibu Nyai ataupun santri diundang buka bersama di tempat ibadah non muslim. Juga biar tidak "buruk sangka", ketika satu setengah tahun lalu ada warung bernama Top Santri, Kalidawir di datangi tamu dari saudara Hindu dan Kaum Penghayat untuk berdiskusi. Dengan mengetahui model-model ukhuwah, setidaknya bisa menempatkan apa yang kita lihat, dengar dan rasakan pada konteksnya. Ingat, tidak perlu baper.

Terahir, sebagai penutup tulisan ini, mari mencari berkah dari tokoh utama pencetus dan tauladan baik dari ukhuwah-ukhuwah tersebut, yakni KH. Ahmad Siddiq, dan KH. Abdurrahman Wahid, lahumal fatihah...

Wallahu a'lam..

Read More

"Wrong Number" dalam Politik Praktis

"Wrong Number" dalam Politik Praktis

oleh:

Rekan Adib Hasani 

(Ketua PAC IPNU Kecamantan Kalidawir Kab. Tulungagung)

Money Politik dalam Demokrasi Indonesia

Anggap saja saat ini kita sedang duduk bersama, sambil ngopi, kalau perlu sembari membuka "slepi", nglinting rokok. Bagi yang putri membuka, "klonthang" untuk nginang. Kita mencoba menjadi manusia Jawa di masa lalu; senang "jagongan", "gojegan", dan sesekali membahas perkara-perkara rumit supaya terurai kejelasannya, sehingga menemukan solusi bijak atasnya.

Topik politik sepertinya menarik untuk mengisi waktu luang ini. Ya, Meski kita bukan trah ksatria, biar saja. Negeri ini sudah demokrasi. Sudra pun bebas bicara. "Petruk" pun bisa jadi Ratu. Mari berfikir!, mumpung dilindungi hak asasi manusia.

Di tahun 90 an, di sekitar kita, peristiwa politik sering kali berbuntut pada perpecahan di masyarakat. Memang pada dasarnya dalam kultur Jawa, rasa "peseduluran" tinggi. Akan tetapi, entahlah faktanya sebab politik tiba-tiba hilang mood saling sapa, sebab berbeda pilihan politik saudara jadi musuh, bahkan sampai memecah kerukunan fanatis dalam beragama. Sering kan, mendengar istilah, "Saben Lurahe anyar, muncul langgar anyar." Nah, ini kan kalimat keren. Kesannya hiperbolis, tetapi memang pernah terjadi. Betapa ampuhnya pilihan politik, hingga mampu mementahkan pandangan batin "peseduluran". Sampai-sampai, dalam taraf tertentu melebihi peristiwa rebutan warisan.

Jika diukur dari kepentingan pragmatik, apa sih yang didapatkan masyarakat, sehingga harus repot-repot berpecah-belah? nyaris tidak ada untungnya. Justru pihak yang beruntung adalah calon yang menang dalam pertarungan politik itu. Ia sudah "nangkring" di posisinya, tinggal memetik buah-buah matang dari tangkringan itu. "Ah, jadi merasa dibodohin." Begitu lama-lama masyarakat merasa. Dan sekarang mereka sudah tidak begitu "srek" lagi dengan fanatisme berpolitik. Mereka berubah haluan menjadi prakmatik tingkat tinggi. Wujudnya tidak lain adalah ungkapan, "Sopo sing (menehi) duite akeh, yo kui sing dipilih". Tetap saja ngeri.

Segelintir fenomena politik praktis. Uang, pembunuhan, sabotase, fitnah, pencitraan, provokasi, adalah unsur-unsur yang menyelimuti. Banyak sejarah mencatat itu. Entah dalam konsep negara monarki, demokrasi, maupun khilafah yang begitu berani mengatasnamakan konsep negara Tuhan itu, sama saja. Kotor kah? memang iya. Apalagi dari sudut pandang agama, kotor sekali. Namun, betapapun begitu politik praktis adalah niscaya. Walaupun kesannya dekat sekali dengan yang kotor-kotor, bukan berarti orang baik harus anti politik. Semua ada konteksnya. Seperti ungkapan Pak Mahfud MD ketika membedakan peran antara politikus dan ilmuwan, "politikus boleh bohong tetapi tidak boleh salah, sedangkan ilmuwan boleh salah tetapi tidak boleh bohong".

Pernyataan Pak Mahfud MD, sangat masuk akal. Bagaimanapun politik adalah tempat bertemunya ambisi kekuasaan, baik pribadi maupun kelompok. Pertarungan nilai hitam, putih, maupun abu-abu ada di situ. Si hitam dalam berpolitik tentu tidak akan menggunakan cara putih. Bahkan Si Putih tidak mungkin menggunakan cara-cara lugunya sendiri. Kalau lugu, "lempeng-lempeng" saja, jujur-jujuran, ia pasti ditelikung sama kelicikan Hitam. Setidaknya ia menjadi abu-abu sedangkan tujuannya tetap putih. Jika ditanya, mengapa si putih jadi demikian? jawabnya mudah saja. Ambisi kekusaan ibarat seorang yang sedang dimabuk cinta. Ia akan selalu menampakkan citra baik kepada Si Doi. Ketika Doi bertanya, "Beb, sudah solat subuh belum?", ia akan menjawab, "Sudah Cin", meski sebenarnya baru bangun tidur pukul 06:30. Nah ini perbandingannya, orang mabuk cinta untuk memenangkan hati satu orang saja terjebak dalam kebohongan apalagi orang ingin mendapat kekuasaan dan menakhlukkan hati orang banyak? Bohong menjadi perkara yang maklum dalam politik. Dengan demikian seharusnya yang dilihat bukan kebohongannya, tetapi tujuannya.

Kelumit kelit dalam politik ini lah yang sering menggiring ora menjadi disorientatif, atau dalam bahasa telekomunikasinya "wrong number" (salah sambung). Antara prilaku atau usaha dan tujuan luhur tidak sambung.

Perpecahan yang terjadi di masyarakat sebagaimana diungkapkan di awal tadi, yakin, bukan kok karena semata-mata beda pilihan.Tetapi karena ada "embel-embel" dari perbedaan pilihan itu. Saat musim kampanye sampai pemilihan, di situ pasti ada ketegangan, wujudnya berupa fitnah, isu, syu'udzan, dan kecurangan, untuk mengalahkan lawan. !Embel-embel" ini lah yang sebenarnya membawa buntut panjang dalam kesruh politik. Sehingga nantinya muncul kelompok oposisi yang berlebihan. Dalam arti kritik yang diluncurkan bukan demi kemajuan bersama, tetapi untuk menumbangkan kekuasaan. Wujudnya biasanya seperti adanya penggembosan, penjigalan, fitnah berkelanjutan, kudeta dan sebagainya. Inilah oposisi yang "wrong number",

Disamping itu, bagi kelompok penguasa, sering kali terlalu asik melenggang di atas. Mereka berusaha sekuat mungkin melanggengkan posisinya dan lupa tujuan luhur bersama. Sehingga setiap kerjanya cuma mengarah pada pembangunan citra. Ini tentu juga "wrong number", yang tidak kalah berbahaya. Terlebih bila penguasa bertangan besi. Siapa tidak taat pasti disikat, maka disembelihlah kebebasan dan hak-hak kemanusiaan.

"Wrong number" juga terjadi pada orang yang tidak memahami perbedaan mana konteks politik, mana bukan. Seorang politikus kadang juga "ngawur", semua hal dipolitisir: teman dipolitisir, ormas dipolitisir, sekolah, jama'ah tahlil, ayat-ayat suci, bahkan Tuhan pun dipolitisir. Semua demi menggapai ambisi politiknya. Ketika menjadi oposisi, ia menebarkan kebencian juga memusuhi semua pihak yang berkoalisi. Kalau perlu bentroklah sekalian.

Padahal semestinya tidak begitu. Oposisi biarlah terjadi dalam politik saja, selain itu hubungan akrab persaudaraan dan pertemanan tetap dipertahankan. Dalam hal ini, lagi-lagi harus memunculkan Gus Dur, untuk menggambarkan teladan yang tepat (maklum lah, yang nulis kurang bacaan, taunya hanya Gus Dur). Semasa hidupnya, Gus Dur adalah seorang pengkritik rezim Orde Baru yang sangat vokal Beliau selalu memposisikan diri sebagai oposan dari Presiden Soeharto. Akan tetapi, sebagaimana dinyatakan oleh Gus Dur sendiri di salah satu acara televisi suwasta bahwa beliau masih sering bersilaturahmi ke kediaman Soeharto, untuk menjalin persaudaraan. Bahkan beliau pun menganggap kabar adanya usaha pembunuhan yang direncanakan oleh Soeharto terhadap dirinya, hanya menyangkut perkara politik saja bukan perkara pribadi, sehingga tidak perlu membenci pribadi Soeharto. Disamping itu, Gus Dur juga menjelaskan bahwa terkait pilihan politik tidak usah disikapi secara kekanak-kanakan. Di zaman SBY, Gus Dur banyak mengkritik pemerintah, dan dalam waktu bersamaan salah satu dari putrinya justru sedang dekat dengan penguasa. Melihat hal itu, Gus Dur tidak ada masalah, tidak pula memarahi ataupun memusuhi putrinya tersebut. Beliau memberikan hak menentukan pilihan politik pada anaknya sendiri seluas-luasnya. Oposisi bisa terjadi dalam hal politik, tetapi dalam berkeluarga anak tetaplah disayangi sebagaimana mestinya. Dari sini dapat dibayangkan, andai saja setiap orang di Indonesia memiliki kedewasaan berpolitik seperti Gus Dur, maka tentu demokrasi akan berjalan dengan lebih sehat.
Wallahu a'lam.

Untuk itu, dalam memahami politik, perlu sekali menggunakan jurus "eling lan waspadha" supaya tidak terjerumus pada "wrong number". "Eling" kepada tujuan dan waspadha kepada siasat-siasat. Kita sebagai pelajar NU, ada baiknya belajar kepada para pendahulu NU yang sangat bijak dalam berpolitik. NU sendiri sebagai organisasi keagamaan sudah banyak berpengalaman dalam mengawal pemerintah. Dengan prinsip politik kebangsaannya NU mampu menjadi penyeimbang sekaligus pengontrol kerja pemerintah yang keterlaluan atau pun kurang baik. NU kapansaja bisa menjadi pengkritik dan dilain waktu bisa menjadi pembela pemerintah. Semua tergantung pada kebijakan pemerintah apakah itu adil serta maslahat atau tidak. Dapat dibayangkan juga, andai di negeri ini hanya ada kubu koalisi dan oposisi saja, tidak ada kekuatan semisal NU dan Muhamadiyah yang menengahinya, pastilah kisruh politik sering terjadi dan lebih mengerikan lagi.

Mungkin yang ditakutkan adalah, jika NU sendiri pecah. Bagaimanapun NU dari segi struktural memiliki dimensi politik tersendiri. Apabila dimensi politik ini, praktiknya sama dengan para politikus praktis yang "wrong number" itu, maka "ngalamat" muncul perpecahan. Namun syukurlah, gaya politik struktural NU masih diusahakan seperti yang diajarkan sesepuh terdahulu: menjunjung akhlakul karimah, toleransi dan tanggung jawab dunia-akhirat.Memang ada kerikil-kerikil kecil, tetapi itu wajar bagi dinamika organisasi.

Demikian pula dengan organisasi kita. IPNU dan IPPNU sebentar lagi melaksanakan hajat konferensi tingkat Pimpinan Cabang. Ini momen penting bagi kita semua, termasuk PAC Kalidawir untuk merumuskan IPNU dan IPPNU Tulungagung kedepan lebih baik. Seperti biasa, ujung dari konferensi adalah pemilihan ketua umum. Untuk itu, sebagai anggota IPNU-IPPNU PAC Kalidawir yang masih dibawah naungan PC IPNU-IPPNU Tulungagung, memiliki kewajiban berpartisipasi dalam acara tersebut. Baik dari unsur ranting maupun PAC, mulai sekarang bisa mempersiapkan diri agar bisa "urun rembug" dan bersuara di acara itu. Demi proses belajar kita dalam berorganisasi dan kebaikan IPNU-IPPNU Tulungagung ke depan.

Tidak kalah penting lagi, do'a juga selalu diperlukan: semoga kegiatan pesta demokrasi serta "politik kecil-kecilan" itu berjalan dengan lancar. Semoga dalam prosesnya yang kelit kelumit juga tidak membawa tujuan jatuh pada "wrong number",tetap "eling lan waspadha", berjalan dengan damai, manfaat serta maslahat. Aamiin... Aamiin..

Read More